Memudarnya Kesaktian Pancasila

mangimam.id – Pada 1 Oktober tahun ini kita akan kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Latar belakang peringatan ini adalah peristiwa G 30 S/PKI. Hari Kesaktian Pancasila tertuang dalam Keppres No 153 Tahun 1967 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 27 September 1967.

Ditetapkannya 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa, dan rakyat Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, Pancasila sudah menjadi dasar negara dan pedoman warga negara dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah di era kemajuan teknologi Pancasila masih menunjukkan kesaktiannya? Sepertinya pancasila tidak sesakti yang kita bayangkan selama ini.

Pancasila dianggap tidak dijalankan dengan benar oleh warga negara khususnya para pemimpin negeri ini. Hingga saat ini iklim sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan masih penuh dengan masalah serius.

Hilangnya kesaktian Pancasila juga dipertontonkan oleh sebagian pejabat kita yang sering kali memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Berdasarkan data yang dihimpun Gantra.com (1/9/2022), selama tahun 2022 tidak krang dari 1.400 orang yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). mereka terdiri dari pejabat pemerintah, eksekutif, dan legislatif yang terlbat kasus korupsi.

Meningkatnya kasus korupsi dan ketidakadilan membuat banyak kalangan menggugat dan menganggap bahwa Pancasila hanya menjadi hiasan dinding yang hampa makna. Nilai-nilai Pancasila seakan luntur dari para pejabat kita.

Menurut Al Makin (2021), ukuran bagaimana Pancasila itu sakti adalah bagaimana indeks kita meningkat: indeks demokrasi, toleransi beragama, persatuan antar etnis, kebersihan pemerintah, pendidikan rakyat, ekonomi makro dan mikro, politik yang bersih, kesehatan warga, dan hal-hal nyata lainnya.

Peran Kaum Milenial

Kita tidak boleh menjadikan Pancasila sebagai hiasan dinding semata. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah gempuran arus teknologi digital. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa dasar negara tersebut masih sakti dan tidak akan tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah persatan bangsa.

Kaitan dengan ini, generasi milenial harus menjadi obyek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Penanaman ini penting agar generasi milenial memiliki sikap toleran dan dinamis dalam menghadapi tantangan ke depan.

Oleh karena itu, butuh strategi khusus dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. Paling tidak ada beberapa langkah yang perlu dilakukan.

Pertama, penguatan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila perlu ditanamkan sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. Pendidikan ini penting agar generasi muda mampu melaksanakan ajaran agama, memiliki semangat nasionalisme, dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar.

Kedua, sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Langkah ini dibutuhkan agar generasi milenial yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa mampu menjaga jati diri bangsa di tengah arus tsunami informasi. Jangan sampai perkembangan teknologi menjadikan nilai-nilai Pancasila semakin luntur.

Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai cara hidup. Upaya ini perlu dilakukan oleh seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah bukan waktunya lagi Pancasila diajarkan secara formal dan kaku. Hal yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu, pelaksanaan langkah-langkah tersebut diperlukan kerja sama antarpihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial sehingga mereka memiliki karakter yang kuat dan mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik di masa mendatang.

Penulis : Imam Syafei, S.Pd, M.MPd (-Alumni Golkar Institute YPL 8, – Ketua GEMA Ormas MKGR Provinsi Jawa Barat)