Anak SD Bunuh Diri, Tanda Kegagalan Dunia Pendidikan

Penulis adalah Imam Syafei sebagai Ketua Yayasan PKBM Imam Syafei Cileunyi.

Mangimam.id – Artikel, Beberapa hari belakangan ini publik dihebohkan dengan kasus anak sekolah dasar (SD) kelas IV di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup membeli buku tulis dan pulpen. Anak 10 tahun yang tinggal bersama neneknya ditemukan gantung diri dengan meninggalkan sepucuk surat.
Kasus terbunuhnya siswa sekolah dasar ini tentu menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan kita mengingat konstitusi sudah menjamin hak pendidikan bagi setiap warga, sehingga alasan bunuh diri karena tak sanggup beli buku tak perlu terjadi. Kejadian ini menjadi bukti konkret kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak.
Dalam pandangan Wida Ayu (Kompas, 5/2/2026), bagi seorang anak di daearah tertinggal, buku dan pena adalah paspor untuk diterima di lingkungan sosialnya, yakni sekolah. Ketika negara gagal menyediakan fasilitas dasar, terjadi apa yang disebut sebagai kekerasan simbolik.
Tragedi ini bukan sekadar kisah kemiskinan, melainkan potret telanjang dari kegagalan pendidikan kita. Ketika seorang anak merasa hidupnya berakhir hanya karena sebuah buku, itu berarti pendidikan telah berubah dari alat pembebasan menjadi sumber tekanan. Anak itu tidak sedang gagal belajar; sistemlah yang gagal memahami kondisi muridnya.
Selama ini kita sering mengulang slogan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Namun pada saat yang sama, kita membiarkan biaya-biaya “kecil” seperti buku, seragam, dan perlengkapan sekolah menjadi beban yang menghancurkan martabat anak-anak dari keluarga miskin. Bantuan pendidikan sering tidak tepat sasaran, datang terlambat, atau tidak cukup. Sekolah pun kerap menutup mata, seolah semua murid berdiri di garis start yang sama.
Lebih menyedihkan lagi, rasa tidak mampu itu berubah menjadi rasa bersalah. Anak tersebut bukan hanya tidak memiliki uang, tetapi juga merasa dirinya menjadi masalah. Di ruang kelas yang seharusnya inklusif, kemiskinan justru menjadi aib yang dipertontonkan secara diam-diam. Ketika seorang anak dipaksa menghadapi tuntutan yang tidak sebanding dengan kondisi hidupnya, tekanan itu bisa berubah menjadi keputusasaan.

Perhatian Serius
Anak itu telah pergi, tetapi pesannya tertinggal dengan sangat jelas. Pendidikan yang gagal melindungi anak termiskin adalah pendidikan yang gagal menjalankan fungsinya. Pertanyaannya kini bukan apakah kita sedih, melainkan apakah kita cukup berani untuk memperbaiki sistem yang telah membuat seorang anak merasa tidak punya pilihan selain menyerah pada hidup. Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh agar kejadian serupa tidak pernah terulang.
Pertama, pendidikan dasar yang benar-benar gratis. Pemerintah dan sekolah wajib memastikan bahwa pendidikan dasar tidak hanya gratis di atas kertas. Buku pelajaran, LKS, seragam, dan kebutuhan wajib lainnya harus disediakan tanpa syarat sehingga setiap siswa mendapatkan haknya secara adil.
Kedua, sistem deteksi dini. Anak SD belum mampu mengungkapkan stres secara verbal. Perubahan perilaku kecil sering kali merupakan tanda teriakan minta tolong. Karenanya, pihak sekolah, dalam hal ini guru wali kelas yang aktif memantau kondisi emosional siswa. Cara ini penting untuk mendeteksi sediji mungkin kejiawaan para siswa.
Ketiga, peran orang tua. Banyak anak memilih diam karena takut dimarahi atau dianggap merepotkan kedua orang tuanya. Dalam konteks inilah, orang tua perlu membangun dialog yang hangat dengan anak di rumah. Selain itu, orang tua perlu meyakinkan bahwa meminta bantuan bukanlah kelemahan.
Keempat, tanggung jawab pemerintah. Menurut Nur Faaradillah (2023), pendidikan bagi anak merupakan hak penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat masa depan bangsa dan negara. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan.
Karena itu, tragedi seperti ini tidak bisa diserahkan hanya pada keluarga miskin. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral agar masalah serupa tak terulang lagi. Di sini, pemerintah harus memastikan bahwa dana bantuan pendidikan harus benar-benar tepat sasaran dan melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan sekolah yang kurang memihak kepada siswa.
Akhirnya, tidak boleh ada satu pun anak yang kehilangan harapan hidup karena kemiskinan. Bunuh diri pada anak bukan sekadar berita memilukan, tetapi juga menjadi peringatan keras bahwa sistem kita belum melindungi yang paling rentan. Setiap anak berhak atas pendidikan, rasa aman, dan harapan tanpa dibebani oleh kondisi ekonomi keluarganya.*red